Tambolaka, Lapanenam.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menyebut penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 mulai berdampak pada meningkatnya kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Indikasinya terlihat dari bertambahnya wajib pajak serta kendaraan yang dimutasi menjadi pelat NTT.
Penilaian itu disampaikan Melki saat meninjau Kantor Bersama Samsat Sumba Barat Daya. Menurut dia, pengawasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendorong masyarakat melengkapi administrasi kendaraan.
“BBM subsidi itu hak. Tapi membayar pajak adalah tanggung jawab. Saat keduanya berjalan beriringan, daerah kita ikut maju,” kata Melki.
Ia mengatakan penerimaan pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan seiring dengan peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan.
Melki juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alphawan Rangga Kaka, jajaran Samsat, Kepolisian, Pertamina, dan pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurut dia, pengawasan pembelian BBM subsidi bukan bertujuan membatasi hak masyarakat, melainkan memastikan subsidi diterima oleh pihak yang berhak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.
“Ini bukan soal membatasi masyarakat, tetapi memastikan subsidi tepat sasaran dan setiap rupiah kembali untuk rakyat,” ujarnya.
Melki menegaskan keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Karena NTT maju dimulai dari warga yang taat, pemerintah yang melayani, dan gotong royong yang terus dijaga,” katanya.***